Jakarta — Anggota Dewan Muda Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi, meminta Pemprov DKI Jakarta memperjelas perubahan data dan anggaran program yang berdampak langsung kepada masyarakat dalam pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2026.
Hal ini disampaikan Ghozi dalam rapat Komisi E bersama Biro Kesejahteraan Sosial (Kesos) Setda DKI Jakarta dan Dinas PPAPP DKI Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Ghozi menyoroti anggaran Dasa Wisma (Dawis) yang mengalami penyesuaian. Ia menemukan perbedaan periode dalam dokumen, dengan sejumlah komponen tercatat untuk 11 bulan, sementara lainnya hanya satu bulan.
Ia meminta penjelasan mengenai data awal, komponen yang dicoret atau ditolak, serta dasar perubahan tersebut.
“Sebenarnya berapa sih realnya? Terus kemudian yang akhirnya kalau misalnya direject, rejectnya kenapa?,” kata Ghozi bertanya.
Menurutnya, kejelasan anggaran Dawis penting karena program tersebut berkaitan langsung dengan masyarakat di tingkat bawah.
Ghozi juga menyoroti anggaran psikolog dan konselor untuk pendampingan penyintas kekerasan, khususnya perempuan dan anak. Ia menilai alokasinya masih terbatas, dengan dukungan untuk dua tenaga pendamping kekerasan anak dan dua tenaga untuk perempuan.
“Saya menyayangkan ini anggarannya terpusat di dinas dan sedikit sekali,” katanya.
Ghozi yang juga Sekretaris Fraksi PKS meminta pelaksanaan program tersebut dievaluasi agar anggaran benar-benar menghasilkan layanan pendampingan bagi korban, bukan sekadar tercantum dalam dokumen perencanaan.
Ia menegaskan, penyesuaian anggaran dalam APBD Perubahan boleh dilakukan, tetapi harus memiliki dasar yang jelas dan tidak menghilangkan manfaat program.
“Pembahasan APBD Perubahan bukan semata-mata soal angka penyerapan, tetapi bagaimana anggaran dikonversi menjadi program nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Ghozi.
