Jakarta – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Ghozi Zulazmi, menyoroti anggaran pembangunan sejumlah fasilitas kesehatan dalam Rapat Pembahasan dan Pendalaman Ranperda Tentang Perubahan APBD 2026 bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Salah satu yang menjadi sorotan Ghozi adalah rencana pembangunan RSUD Cakung.
Ghozi mengaku sempat mengecek langsung kondisi lokasi yang menjadi rencana pembangunan rumah sakit tersebut.
Hasilnya, ia mendapati lokasi tersebut masih berupa lahan yang disebutnya masih seperti sawah.
“RSUD Cakung, nilainya juga kurang lebih sama Rp50 miliar. Saya tadi pagi ngecek kebetulan dekat rumah saya, masih sawah tuh,” kata Ghozi dalam rapat tersebut.
Tak hanya itu, Ghozi menyebut tanda atau plang proyek di lokasi tersebut juga tidak terlihat.
“Bahkan plang tidak ada,” tambahnya.
Padahal, kata Ghozi, dalam anggaran tahun 2026 masih terdapat alokasi sekitar Rp50 miliar untuk pembangunan tersebut.
Kondisi itu membuat Ghozi mempertanyakan kesiapan pembangunan sekaligus efektivitas anggaran yang masih tercantum dalam APBD.
Menurut dia, persoalan serapan anggaran tidak boleh hanya dilihat dari angka yang sudah dibelanjakan.
Yang lebih penting, kata Ghozi, anggaran tersebut harus benar-benar menghasilkan pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya ingin memastikan anggaran yang dianggarkan ini benar-benar bukan hanya serap, tapi juga memberikan dampak dan kelihatan,” tegasnya.
Ghozi mengatakan persoalan serupa juga perlu diperhatikan pada sejumlah rencana pembangunan fasilitas kesehatan lainnya.
Ia menyebut pembangunan di Sunter dan Kebayoran sebagai bagian yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Dinas Kesehatan.
Khusus pembangunan di Kebayoran, Ghozi mengaku mendapatkan informasi bahwa persoalan lahan masih menjadi salah satu kendala.
Karena itu, ia meminta agar pemerintah tidak mempertahankan anggaran pembangunan apabila kesiapan proyeknya belum jelas.
Jika terdapat anggaran pembangunan yang belum dapat direalisasikan, Ghozi meminta Pemprov DKI menjelaskan skema pengalihannya.
“Efisiensi anggaran justru bisa menjadi peluang untuk mengarahkan dana kepada kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih mendesak,” timpal Ghozi.
Selain pembangunan rumah sakit, Ghozi juga menyoroti tingkat penyerapan anggaran Dinas Kesehatan.
Ia mempertanyakan kemampuan Dinkes menyerap anggaran dalam waktu yang tersisa pada 2026.
Ghozi menilai pemerintah harus memastikan percepatan penyerapan tidak justru mengorbankan kualitas belanja.
“Pertanyaannya, apakah Rp5 triliun itu bisa terserap dengan baik?” ujarnya.
Bagi Ghozi, belanja kesehatan tidak cukup hanya selesai secara administrasi.
Setiap anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak yang nyata bagi warga Jakarta.
Sorotan Ghozi berlanjut pada pengadaan alat kesehatan. Ia mencatat nilai pengadaan alat kesehatan di berbagai OPD mencapai hampir Rp1 triliun.
Ghozi meminta Dinas Kesehatan memastikan seluruh alat yang dibeli benar-benar sesuai kebutuhan dokter dan rumah sakit.
“Bukan hanya transparan, oh sudah ada DPA, tapi harus accountable juga,” kata Ghozi.
Ia bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya alat kesehatan yang pernah dibeli tetapi akhirnya tidak digunakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan.
“Jangan sampai alat sudah dibeli, ternyata dokternya bilang, ‘Saya nggak butuh alat ini’ atau alatnya berbeda,” ujarnya.
Ghozi menegaskan, anggaran kesehatan harus kembali kepada tujuan utamanya, yakni memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap tidak ada lagi warga yang datang ke rumah sakit tetapi tidak mendapatkan pelayanan optimal akibat keterbatasan fasilitas maupun alat kesehatan.
“Saya berharap memang tidak ada lagi pasien, masyarakat yang datang ke rumah sakit kita tidak terlayani karena kamarnya penuh, karena alatnya tidak ada,” kata Ghozi.
Ia juga meminta Pemprov DKI memastikan kesiapan lahan dan aspek perencanaan apabila pada 2027 akan dibangun Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu).
Menurut Ghozi, persoalan administrasi dan kesiapan lahan harus sudah dibereskan sebelum proyek masuk tahap penganggaran dan pelaksanaan.
“Kalau tahun depan, tahun 2027, sudah ada rencana pembangunan Puskesmas ataupun Pustu, pastikan di tahun ini sudah selesai semua,” pungkasnya.
