Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ), menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan pertimbangan moral wajib menjadi landasan utama dalam pengelolaan aset daerah. Pernyataan ini disampaikan MTZ menanggapi tata kelola dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta status kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk.
Dalam keterangannya pada Senin (11/05), MTZ menggarisbawahi tiga poin strategis terkait masa depan tata kelola aset Jakarta:
MTZ mengingatkan bahwa setiap penyertaan modal daerah adalah aset publik yang bersumber dari pajak rakyat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta bersifat mutlak.
”Masyarakat Jakarta berhak mengetahui secara transparan apakah perusahaan daerah mencatatkan laba atau rugi. Distribusi dividen harus dilakukan secara optimal dan akuntabel agar publik dapat merasakan pemanfaatan aset daerah ini secara nyata,” ujar MTZ.
Terkait dinamika besaran dividen, MTZ mengajak masyarakat untuk memahami indikator korporasi secara mendalam melalui Dividend Payout Ratio (DPR). Ia menjelaskan bahwa dividen yang rendah tidak selalu merugikan publik, karena seringkali merupakan strategi penguatan internal perusahaan.
Laba yang ditahan umumnya dialokasikan untuk ekspansi, modal kerja, atau cadangan kas guna mitigasi risiko ekonomi.
Meski secara historis PT Delta Jakarta dikenal royal membagikan dividen, MTZ menekankan bahwa penilaian perusahaan harus mengedepankan aspek sustainability (keberlanjutan) jangka panjang, bukan sekadar mengejar keuntungan sesaat.
Sebagai penutup, MTZ menegaskan kembali posisi Fraksi PKS yang tetap konsisten mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melepas kepemilikan saham di PT Delta Djakarta Tbk. Baginya, ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan komitmen moral yang mendasar.
Prinsip Rahmatan lil ‘Alamin: Sebagai partai Islam, PKS memandang kepemilikan saham di industri alkohol sulit diselaraskan dengan nilai ideologis dan moralitas yang diusung.
Asas Kebermanfaatan: MTZ menilai dampak sosial yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan manfaat materiil (pendapatan) yang diterima daerah.
Keselarasan Visi: Langkah ini sejalan dengan aspirasi yang telah disuarakan sejak era kepemimpinan Anies Baswedan serta wacana yang didorong oleh berbagai tokoh politik demi kemaslahatan warga Jakarta.
”Bagi kami di Fraksi PKS, komitmen untuk menjual saham PT Delta tetap tidak berubah. Kami memandang bahwa keberkahan pembangunan Jakarta akan lebih terjaga jika kita menjauhi sektor-sektor yang memberikan dampak sosial negatif bagi masyarakat,” pungkas MTZ.(MB).
