Jakarta — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ghozi Zulazmi, meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Hal itu disampaikan Ghozi dalam Rapat Kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Kesehatan dan Dinas PPAPP dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027, Jumat (25/7/2026).
Ghozi menyoroti penurunan anggaran pada sejumlah program kesehatan, di antaranya pemeliharaan kesehatan masyarakat, pengadaan farmasi dan alat kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
“Penurunan anggaran perlu dikaji secara cermat agar tidak berdampak terhadap kualitas dan akses pelayanan kesehatan warga,” ujar Ghozi yang juga Sekretaris Fraksi PKS.
Ghozi juga mempertanyakan dasar penentuan pagu dan plotting anggaran antar Suku Dinas Kesehatan di wilayah DKI Jakarta. Ia menilai pembagian anggaran harus mempertimbangkan jumlah penduduk, beban layanan, kondisi fasilitas kesehatan, serta kebutuhan riil masyarakat.
“Misalnya kami di Jakarta Timur, kenapa akhirnya tidak maksimal dalam plotting anggarannya dibanding wilayah-wilayah lain?,” kata Ghozi dalam rapat tersebut.
Ia juga menyoroti adanya RSUD yang alokasi anggarannya berada di bawah rata-rata, termasuk RSUD Budhi Asih dan RSUD Koja.
Ghozi meminta Pemprov DKI melakukan evaluasi agar kebijakan anggaran tidak hanya mengikuti pola tahun sebelumnya, tetapi berbasis data dan kebutuhan lapangan.
“Jangan sampai ada wilayah yang tertinggal karena alokasi anggarannya tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat. Anggaran kesehatan harus benar-benar hadir untuk memastikan warga mendapatkan pelayanan yang layak dan berkeadilan,” sebut Ghozi.
“DPRD DKI akan terus mengawal pembahasan APBD 2027 agar setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat Jakarta,” tegasnya mengakhiri.
