Jakarta — Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Muhammad Al Fatih, menyoroti pentingnya transparansi dan kejelasan tindak lanjut hasil reses dalam Rapat Kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta. Rapat tersebut membahas Monitoring dan Evaluasi (Monev) hasil Reses APBD Tahun 2025 serta rencana realisasi APBD Tahun 2026.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Al Fatih mempertanyakan mekanisme tindak lanjut hasil reses yang telah diinput melalui sistem e-Reses, khususnya terkait keterbukaan proses dan kejelasan status usulan yang disampaikan oleh anggota dewan kepada masyarakat. Menurutnya, saat ini masih terdapat keterbatasan informasi mengenai usulan mana saja yang telah ditindaklanjuti maupun yang belum direalisasikan.
“Terkait pelaporan Monev hasil reses ini, terus terang saya tidak mengetahui usulan siapa saja yang ditindaklanjuti,” ujar pria yang karib disapa Fatih, Selasa (20/01/2026).
Ia berharap ke depan sistem e-Reses dapat menampilkan status usulan secara jelas dan real time, disertai keterangan apakah usulan tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum, serta alasan apabila belum dapat direalisasikan.
“Harapan kita, sistem e-Reses ini langsung terlihat proses dan statusnya, diberi keterangan apakah sudah ditindaklanjuti atau belum, termasuk alasan jika belum bisa direalisasikan. Dengan begitu, fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan lebih optimal,” tambah Fatih yang juga Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPW PKS DKI Jakarta.
Lebih lanjut, Fatih menekankan bahwa penguatan sistem e-Reses yang efisien, terintegrasi, dan informatif sangat penting agar aspirasi masyarakat hasil reses benar-benar mendapat perhatian dan tindak lanjut dari perangkat daerah terkait.
Ia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat terus melakukan penyempurnaan sistem e-Reses sebagai bagian dari komitmen transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan APBD di masa mendatang.
