“Kalau pengelolaan oleh Transjakarta bisa membuat pelayanan lebih aman, nyaman, teratur dan terintegrasi, tentu kita dukung. Warga Kepulauan Seribu berhak mendapatkan pelayanan transportasi terbaik sebagaimana warga Jakarta lainnya,” ujar MTZ, Rabu (12/8/2026).

MTZ menekankan agar proses peralihan dilakukan secara inklusif dan merangkul semua pihak, khususnya Dishub DKI, petugas dan awak kapal, Pemkab Kepulauan Seribu, operator lokal serta masyarakat.

“Jangan dipahami sebagai siapa mengambil alih siapa. Pengalaman Dishub dalam transportasi laut tetap sangat penting, kemudian dipadukan dengan kekuatan manajemen Transjakarta. Semangatnya harus kolaborasi,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu.

Selain kualitas pelayanan, MTZ menilai persoalan tarif harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, pengelolaan oleh Transjakarta semestinya membuka ruang pemberian subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO) agar ongkos perjalanan warga Kepulauan Seribu menjadi lebih terjangkau.

“Kalau sudah dikelola Transjakarta, jangan sampai tarifnya sama saja seperti sebelumnya. Harus ada nilai tambah yang dirasakan masyarakat. Pemerintah bisa mengoptimalkan PSO agar tarif lebih murah dan terjangkau, terutama bagi warga yang setiap hari membutuhkan transportasi laut untuk bekerja, sekolah, berobat dan aktivitas lainnya,” tegas MTZ.

MTZ juga mengingatkan bahwa transportasi laut memiliki karakter berbeda dengan transportasi darat. Karena itu, keselamatan pelayaran, kelayakan armada, kompetensi awak, kondisi cuaca dan kesiapan dermaga harus tetap menjadi prioritas utama.